airtronicfirearms.com

- Penyebaran disinformasi dikhawatirkan bakal semakin masif seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi artificial intelligence atau akal imitasi (AI), terutama AI generatif.

Berkaca pada hal tersebut, Masyarakat Anti-fitnah Indonesia (Mafindo) menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memasukkan materi pemeriksaan fakta ke kurikulum.

Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengatakan, kegiatan pemeriksaan fakta diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pihak, terutama di bidang pendidikan.

"Kita merasa ujung tombak yang bisa menyajikan konten cek fakta ini perlu dilakukan banyak pihak, terutama misalnya guru, mungkin juga petani, nelayan. Mereka menjadi ujung tombak kita," kata Septiaji saat ditemui di Indonesia Fact-Checking Summit 2024 di Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

Dengan menggandeng stakeholder pendidikan, Septiaji berharap bahwa verifikasi informasi dapat ditumbuhkan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari.

"Ini akan sangat membantu kita untuk jangka panjang, membangun resiliensi masyarakat," ujar Septiaji.

Kolaborasi Cek Fakta Indonesia mengadakan Indonesia Fact-Checking Summit (IFCS) 2024 yang menyoroti gangguan informasi semasa Pemilihan Umum (pemilu).

Kolaborasi yang terdiri atas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) ini mengusung tema "Mengatasi Gangguan Informasi, Merawat Ruang Demokrasi".

Litbang Mafindo mencatat ada 2.119 hoaks pada semester pertama 2024. Dari jumlah tersebut, 31,6 persennya merupakan hoaks terkait pemilu.

Sebaran hoaks tersebut cenderung bersifat politis bahkan menargetkan calon atau partai tertentu, sehingga dinilai mengganggu proses demokrasi.

IFCS 2024 dibuka dengan keynote speech oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, yang menyampaikan bahwa kerja-kerja pemeriksa fakta berhasil mereduksi polarisasi dan gangguan informasi dengan sangat signifikan.

Ia berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2019, dibandingkan dengan Pemilu 2024.

"Kerja sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah, teman-teman CSO, khususnya Cek Fakta untuk menurunkan tensi dan politisasi SARA di media sosial," ujar Rahmat.

"Cek Fakta merupakan pilar utama untuk membangun peradaban yang bermartabat serta menciptakan kontestasi politik dalam demokrasi yang berkualitas dan berintegritas, dan terhindar dari hoaks maupun ujaran kebencian," kata dia.