airtronicfirearms.com

Kemendikbud Sebut Perlu Buka Prodi Arkeologi hingga Film dan Televisi di Aceh

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar FaridHal dalam kuliah umum di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh beberapa waktu lalu
Lihat Foto

- Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar Farid menilai perlu ada pembukaan program studi (prodi) di bidang Arkeologi, Epigrafi, Antropologi, Film dan Televisi, serta Tata Kelola Seni di perguruan tinggi Provinsi Aceh.

Hal itu dikatakan Hilmar dalam kuliah umum di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh beberapa waktu lalu.

"Pendidikan tinggi dalam bidang kebudayaan di Aceh bukan hanya kebutuhan, tetapi juga menjadi landasan penting agar dapat memanfaatkan biokultural masa depan," kata Hilmar melalui keterangan tertulis, Kamis (5/9/2024).

Baca juga: Apakah Akreditasi Kampus dan Prodi dari BAN-PT Wajib untuk Daftar CPNS 2024?

Aceh punya kekayaan bio kultural yang luar biasa

Menurut Hilmar, Aceh memiliki kekayaan budaya dan keanekaragaman bio kultural yang luar biasa. Seperti ekosistem Leuser, Ulu Masen, dan mangrove yang terhubung erat dengan budaya lokal.

Demikian juga dengan kekayaan biokultural yang ada di Aceh belum dimanfaatkan secara optimal.

Hilmar menggarisbawahi bahwa sebagian besar pengetahuan lokal yang menjadi dasar dari pengobatan modern antara lain seperti aspirin dan kina, berasal dari warisan tradisional.

"Potensi biokultural Indonesia sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.

Lebih lanjut, Hilmar menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memanfaatkan kekayaan tersebut dengan baik.

Baca juga: Unej Bakal Buka Prodi Spesialis Bedah, Berapa Kuotanya?

Kata Hilmar, di Aceh terdapat tanaman langka yang berpotensi besar untuk pengobatan, namun risetnya masih minim.

"Kekayaan biokultural Aceh bisa menjadi kunci dalam pengembangan wellness dan gaya hidup sehat berbasis kearifan lokal," ungkapnya.

Selain itu, Hilmar juga menekankan pentingnya sinergi transdisipliner yakni kolaborasi multi aktor.

Seperti Wali Nanggroe, Majelis Adat, Dewan Kesenian, dan Dewan Kebudayaan dalam merumuskan kebijakan budaya yang komprehensif di Aceh.

Baca juga: Prodi Psikologi Ukrida Meraih Akreditasi Unggul BAN-PT

Partisipasi publik juga ditekankan, dengan ajakan kepada masyarakat Aceh untuk lebih aktif terlibat dalam inisiatif-inisiatif seni dan budaya, termasuk pemanfaatan ruang publik sebagai pusat kegiatan budaya.

"Pengetahuan tentang alam yang bersumber dari interaksi masyarakat dengan ekosistem ini adalah bagian inti dari kebudayaan," pungkas Hilmar.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat