DPR Sarankan Pemerintah Gunakan Sistem Digital Saat Pelaksanaan UN
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyarankan agar pelaksanaan ujian nasional (UN) mendatang bisa dilakukan dengan sistem digital.
Menurut Lalu, sistem itu diharapkan bisa mengurangi potensi kecurangan yang terjadi seperti sebelumnya.
"Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual," kata Lalu dikutip dari laman resmi DPR, Sabtu (11/1/2025).
Lalu menuturkan, sistem UN menggunakan kertas soal membutuhkan proses cetak yang cukup rumit dan memakan biaya besar.
Baca juga: UN Bakal Digelar 2026, P2G Minta Jangan Lagi buat Syarat Kelulusan
UN jangan gunakan sistem yang lama
Selain dari percetakannya, proses distribusi soal ke seluruh penjuru Indonesia dinilai memakan waktu memerlukan pengawalan dikawal ketat dari kepolisian.
Mulai dari mengawal percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah.
"Makanya, kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan," ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus menyiapkan anggaran yang cukup untuk melaksanaan UN.
Utamanya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana digital secara matang sebelum UN dilaksanakan jika memang ingin dilaksanakan secara digital.
"Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang, sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti," ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti memberi sinyal UN akan kembali diadakan.
Baca juga: Pakar Unair Tak Setuju UN Diadakan Lagi dengan Model Lama
Meski demikian, Prof. Abdul Mu'ti menegaskan, pelaksanaan UN tidak akan digelar pada tahun 2025.
"Ujian nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan," ujar Abdul di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024), dilansir dari .
Terkini Lainnya
- Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai karena Tunggak SPP, KPAI: Mencoreng Dunia Pendidikan
- Sekian Biaya Kuliah UNS Jalur SNBP dan SNBT, Calon Mahasiswa Cek
- Mengkritisi Wacana Pembangunan SMA Unggulan dan Sekolah Rakyat
- Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kemenag 2024, Klik Link Ini
- Link Pengumuman CPNS Kemenag 2024, lewat SSCASN atau kemenag.go.id
- 5 Jalur Masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2025, Ada yang Tanpa Tes
- Beasiswa S2 Ajinomoto ke Jepang, Kuliah Gratis dan Ada Uang Saku
- Kemendikti Saintek Buka Program Praktik Kerja Lapangan bagi Mahasiswa
- ITPLN Buka Beasiswa Anak Guru, Ada Potongan BP3 Sebanyak 50 Persen
- Cerita Cita Tempuh Lokasi Kerja-Kuliah 29 km, Kini Lulus Cumlaude di Unair
- Bolehkah Guru Hukum Siswanya karena Belum Bayar SPP? Ini Jawabannya
- Apakah NISN Siswa "Gap Year" Harus Aktif untuk Daftar UTBK SNBT 2025?
- Resmi Gabung BRICS, Pakar UGM: Perkuat Posisi Diplomatik Indonesia
- DPR Sarankan Pemerintah Gunakan Sistem Digital Saat Pelaksanaan UN
- DPRD DKI Jakarta Usahakan Program Sekolah Gratis Negeri-Swasta Bisa Mulai Juni 2025
- Teka-teki Pemilik Pagar Laut Tangerang: PIK 2 Membantah, JRP Tangerang Sebut Dibangun Warga
- Federasi Guru: Tunggakan SPP Tidak Boleh Berdampak Langsung ke Siswa
- Pelajar Bisa Rasakan Bekerja di Kantor Pusat Apple, Ini Cara Daftarnya
- 2 Tenaga Honerer yang Bisa Jadi PPPK Paruh Waktu, Segini Gajinya
- Latar Belakang Pendidikan Shin Tae Yong, Pelatih Timnas yang Dipecat PSSI
- Cek PTN Tanpa Biaya Uang Pangkal di Jalur Mandiri, Kampus Mana Saja?