airtronicfirearms.com

PYYONGYANG, - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un perintahkan eksekusi hingga 30 pejabat atas dugaan kegagalan mereka dalam mencegah banjir dan tanah longsor besar-besaran pada musim panas yang mengakibatkan kematian sekitar 4.000 orang, demikian menurut media Korea Selatan.

Seorang pejabat di bawah rezim Kim mengatakan bahwa antara 20 hingga 30 pemimpin di Korea Utara telah didakwa melakukan korupsi dan melalaikan tugas.

Negara akan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, lapor TV Chosun, yang dikutip New York Post.

Baca juga: Kim Jong Un Awasi Uji Coba Pesawat Nirawak Berbahan Peledak

“Telah ditetapkan bahwa 20 hingga 30 kader di daerah yang dilanda banjir telah dieksekusi pada waktu yang sama akhir bulan lalu,” kata pejabat itu kepada media tersebut.

Kim memerintahkan timnya untuk menghukum dengan tegas para pejabat setelah melakukan tur ke daerah-daerah yang hancur.

Laporan tentang eksekusi tersebut belum diverifikasi media independen.

Kantor Berita Pusat Korea Utara sebelumnya melaporkan bahwa Kim memerintahkan pihak berwenang untuk menghukum dengan keras para pejabat setelah banjir besar melanda provinsi Chagang pada bulan Juli, merenggut sekitar 4.000 nyawa dan membuat lebih dari 15.000 orang kehilangan tempat tinggal.

Para pejabat yang dieksekusi tidak diidentifikasi, tetapi laporan tersebut mencatat bahwa Kang Bong-hoon, sekretaris komite partai provinsi Chagang sejak 2019, termasuk di antara para pemimpin yang diberhentikan Kim dalam pertemuan darurat selama bencana banjir.

Setelah pertemuan dengan Kim, mantan diplomat Korea Utara Lee Il-gyu mengatakan kepada TV Chosun bahwa sudah jelas bahwa para pejabat di provinsi itu sangat cemas sehingga mereka tidak tahu kapan "leher mereka akan jatuh.” 

Kim bulan lalu terlihat meninjau daerah-daerah yang rusak dan bertemu dengan penduduk. Dia memperkirakan bahwa akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membangun kembali lingkungan yang terkena banjir.

Baca juga: Kim Jong Un Awasi Pengiriman 250 Peluncur Rudal Balistik ke Perbatasan

Pemimpin Korea Utara juga mengecam laporan dari Korea Selatan tentang jumlah korban tewas, dan membantah tuduhan bahwa ribuan orang tewas.

Ini bukan pertama kalinya muncul laporan bahwa Kim memerintahkan para pejabat untuk disingkirkan karena dianggap gagal.

Pada tahun 2019, Korut diduga mengeksekusi Kim Hyok Chol, duta besar nuklirnya untuk AS, karena gagal merundingkan pertemuan puncak antara Kim dan Presiden AS saat itu, Donald Trump.

Kemudian terungkap bahwa Chol hanya berada dalam tahanan negara.

Baca juga: Mengapa Kim Jong Un Ingin Trump Kembali Menang Pilpres AS?

Korea Utara secara umum memiliki tingkat eksekusi publik yang tinggi, menurut Korea Times, dengan rata-rata 10 eksekusi publik yang dilakukan oleh negara itu sebelum pandemi Covid-19.