airtronicfirearms.com

Trump Tutup Departemen Pendidikan AS Berdasar Perintah Eksekutifnya

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesaat sebelum menandatangani Laken Riley Act di Ruang Timur Gedung Putih, Washington DC, Rabu (29/1/2025).
Lihat Foto

WASHINGTON DC, - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menyusun perintah eksekutif yang akan memulai proses penutupan Departemen Pendidikan.

Hal ini menjadi langkah terbaru Trump untuk segera melaksanakan janji kampanyenya, kata dua sumber yang mengetahui rencana tersebut kepada CNN, Selasa (4/2/2025).

Menurut sumber itu, langkah Trump akan dilakukan dalam dua bagian. Perintah tersebut bakal mengarahkan menteri pendidikan untuk membuat rencana mengurangi departemen melalui tindakan eksekutif.

Baca juga: Trump-Netanyahu Siap Bahas Agenda Timur Tengah, Salah Satunya Terkait Iran

Selain itu, Trump juga akan mendorong Kongres untuk meloloskan undang-undang guna menutup departemen tersebut.

Sebab, para pejabat yang menyusun perintah tersebut mengakui penutupan departemen itu akan memerlukan keterlibatan Kongres.

Presiden mengatakan pada Selasa, ia ingin pilihannya untuk Menteri Pendidikan, Linda McMahon, mengundurkan diri dari jabatanya.

"Saya memberitahu Linda, 'Linda, saya harap Anda melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengundurkan diri dari pekerjaan'. Saya ingin dia mengundurkan dirinya dari pekerjaan yakni Departemen Pendidikan," ungkap Trump.

Diketahui, Linda yang menjabat sebagai kepala Badan Usaha Kecil selama masa jabatan pertama Trump, belum mendapat konfirmasi untuk menempati posisi menteri pendidikan.

Meskipun seruan untuk menutup Departemen Pendidikan atau menggabungkannya dengan lembaga federal lain bukanlah hal baru, langkah tersebut sebelumnya gagal mendapatkan dukungan dari Kongres.

Baca juga: Trump Minta Logam Tanah Jarang Ukraina sebagai Imbalan Bantuan Militer

Saat masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, kabinetnya mengusulkan penggabungan Departemen Pendidikan dan Tenaga Kerja menjadi satu lembaga federal.

Meski Partai Republik mengendalikan Senat dan DPR saat itu, usulan tersebut tidak membuahkan hasil.

Tahun ini, Departemen Pendidikan secara bersamaan menjadi sasaran Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk.

Puluhan karyawan di Departemen Pendidikan diberikan cuti administratif berbayar pada Jumat (31/1/2025).

Saat berkampanye, Trump berulang kali mengaitkan Departemen Pendidikan dengan perang budaya.

"Kami akan menguras rawa pendidikan pemerintah dan menghentikan penyalahgunaan uang pajak Anda untuk mengindoktrinasi kaum muda Amerika dengan segala macam hal yang tidak ingin Anda sampaikan kepada kaum muda kita," terangnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat