airtronicfirearms.com

Perda Tindak Pidana Adat dan Kooptasi Negara Pasca-KUHP Baru

Warga Baduy Luar saat membawa batang pohon untuk dijual di Desa Kanekes, Lebak, Banten, Jumat (15/10/2021).
Lihat Foto

PENJELASAN Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengarahkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang “tindak pidana adat”.

Namun, hal ini juga membawa ancaman untuk menginstitusionalisasikan hukum adat sehingga menjadi domain negara.

Hadirnya Perda nantinya dapat menggeser tujuan rekognisi menjadi tujuan kooptasi hukum adat. Akhirnya lagi-lagi masyarakat adat yang jadi korban.

Lalu, bagaimana seharusnya negara berperan pasca-KUHP baru ini disahkan?

Ambivalensi rencana Perda tindak pidana adat

Kedudukan hukum adat mengalami masa surut mungkin di era Kolonialisme, namun semakin menyusut di era Republik Indonesia.

Cara pandangan bangsa ini terhadap hukum adat, seakan-akan terbius cara sarjana asing (outsiders) dalam memahami hukum adat.

Masih banyak yang membedakan pembedaan “adat” dan “hukum adat” dalam bentuk sanksi konkret atau tidak. Padahal setiap adat memiliki sanksi, bahkan tidak harus konkret melainkan sebagaimana cirinya, yakni magis-religius.

Pemahaman hukum adat sebagai norma memang tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Hukum adat bekerja bukan dengan norma, melainkan dengan “asas-asasnya”.

Persoalan konkret akan dianalisa oleh para petugas adat. Hasilnya, relasi antara asas dan persoalan ini memunculkan keputusan-keputusan adat yang bersifat konkret.

Hal ini diamini oleh Ter Haar yang menempatkan hukum adat sebagai “endapan sosial” ketimbang sebagai norma-norma sosial. Artinya dalam hukum adat ada proses dan hukum acara khusus tidak serta-merta penerapan norma.

Penerapan hukum adat berbeda dengan penerapan hukum nasional pada umumnya, terutama aspek kelokalan dengan dasar nilai (core value) yang ada pada wilayah tersebut sesuai asas “di mana bumi dipijak di situ langit (hukum) dijunjung”.

Moh Koesnoe menyebutnya sebagai Ilmu Adat Positif, dasar keilmuan hukum lokal yang sudah “terlupakan”. Ilmu Adat Positif adalah metode dalam menegakkan hukum adat dalam alam normatif.

Tidak bisa dibayangkan nantinya ada Aparat Penegak Hukum (APH) yang tidak memiliki kapasitas kemudian mencoba menegakkan hukum adat dengan norma-norma yang selama ini jamak dilakukan.

Bisa diramalkan akan muncul bias hukum adat terhadap masyarakat hukum adat. Mau bagaimanapun negara maupun APH adalah outsiders dalam pemikiran masyarakat adat yang didasarkan pada sifat kebatinan.

Pemilihan diksi hukum adat sebagai hukum non-statutair (tidak tertulis) oleh Soepomo tampaknya harus menjadi kontemplasi negara yang terbiasa dengan hukum statutair (hukum tertulis) dan berfokus untuk mewujudkan kepastian hukum (walaupun yang lebih tepat adalah kepastian perundang-undangan).

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat