airtronicfirearms.com

Kini, 11 Kantah Se-Jawa Barat Bisa Terbitkan Sertifikat Elektronik

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kali ini meluncurkan Implementasi Layanan Elektronik di 11 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat secara serentak. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sate, Bandung pada Minggu (09/06/2024).
Lihat Foto

JAKARTA,  - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi layanan elektronik di 11 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat secara serentak.

Adapun 11 Kantah yang diresmikan Implementasi Layanan Elektroniknya yaitu Kota Bandung, Cimahi, Bekasi, Depok, dan Sukabumi.

Kemudian, Kota Cirebon, Banjar, Bogor, Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi.

Implementasi layanan elektronik terus digencarkan karena keluaran berupa sertifikat tanah elektronik dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

"Dengan melakukan alih media dari yang serba konvensional menjadi serba digital, maka banyak keuntungannya," papar AHY dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (10/6/2024).

AHY menambahkan, apabila masyarakat sudah memiliki Sertifikat Tanah Elektronik artinya sudah masuk kedatabase. Jadi, tidak perlu khawatir rusak, hancur, bahkan hilang.

Baca juga: 102 Kantah Terapkan Layanan Pertanahan Elektronik

"Sertifikat Tanah Elektronik juga tidak semudah itu diduplikasi, dipalsukan atau digandakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk juga mafia tanah karena sudah ada dalam database yang bisa dicek kapan saja keabsahannya," tambah dia.

Semangat Implementasi Layanan Elektronik juga sebagai satu upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Lengkap secara cepat.

Dengan dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap, maka suatu daerah akan memiliki keuntungan tersendiri.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) bisa lebih mudah dalam menentukan kebijakan terkait tata ruangnya dan yang terpenting adalah meminimalisasi adanya tumpang tindih kepemilikan tanah.

"Oleh sebab itu, mari sama-sama kita sukseskan, kita kawal bersama mudah-mudahan segera dalam waktu dekat Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang lengkap semua kabupaten/kota-nya bisa melayani secara elektronik," tuntas dia.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat