Soal Program 3 Juta Rumah, Bos Triniti: Harus Ada Insentif Pajak
JAKARTA, - Presiden Prabowo Subianto menargetkan bisa membangun 3 juta rumah per tahun selama masa pemerintahannya.
Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta lainnya dibangun di perkotaan dalam bentuk hunian vertikal.
Ada pun pelaksanaan program ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta.
Menanggapi program ini, Direktur Utama PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) Ishak Chandra mengatakan bahwa 3 juta rumah adalah program yang bagus.
"Saya suka ya kalau Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) gandeng dari developer swasta, karena tidak bisa dikerjakan (pemerintah) sendiri lah," ujar Ishak dalam media gathering di Kantor Triniti, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Baca juga: Gebrakan Ara dan Komitmen Para Raksasa Membangun 3 Juta Rumah
Akan tetapi, menurut Ishak, pemerintah perlu memberikan suntikan insentif untuk membangkitkan minat badan usaha.
"Menurut saya, insentifnya berupa pajak," lanjut Ishak.
Selain itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan lahan pembangunan. Pasalnya, badan usaha pasti akan merasa keberatan apabila masalah lahan juga menjadi tanggung jawab mereka.
Ishak mencontohkan salah satu kerja sama pemerintah dan swasta yang bagus terjadi di Ibu Kota Nusantara (IKN) di mana pemerintah melalui Otorita IKN menyediakan tanah yang kemudian dikerjasamakan dengan swasta.
"Pemerintah keluarin tanah, swasta keluarin bangunannya (membangun), konsepnya mesti kayak Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," papar Ishak.
Sebelumnya Menteri Ara mengatakan, salah satu opsi pelaksanaan program 3 juta rumah adalah menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk membangun rumah rakyat, termasuk lahan sitaan.
Baca juga: Respons Ciputra dan Pakuwon soal Permintaan Bangun 3 Juta Rumah
Sebab, menurut dia, pengadaan lahan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka menjalankan pembangunan perumahan rakyat.
Menindaklanjuti rencana ini, Ara juga telah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
"Pengadaan lahan itu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya yang dimiliki, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, ada banyak yang sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Bagaimana misalnya dari kereta api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," ucap Ara usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10/2024) dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.
Terkini Lainnya
- Sambut Nataru, Jasa Marga Pastikan Kenyamanan Pengguna Rest Area
- Tanah Milik Utsman Bin Affan di Arab Saudi, Contoh Wakaf Produktif
- Mengenal "Emergency Escape Ramp", Jalur Penyelamat di Jalan Tol
- DBL Academy Resmi Punya Cabang di Jakarta, Lokasinya di Proyek Astra
- Ada 79.000 Hektar Tanah Telantar Bisa Dipakai Bangun Rumah Rakyat
- Usulan KPR FLPP Tahun 2025: Kuota 800.000 Unit hingga Tenor 30 Tahun
- Jelang Akhir 2024, Ada Tawaran Rumah Siap Huni Bebas PPN di Sentul
- Soal Kajian Ulang Proyek PIK 2 Milik Aguan, KPA: Nusron Jangan Cuma Omdo
- Butuh Dana Jumbo Rp 164 Triliun, Tanggul Laut Jakarta Dijajakan ke Investor
- Cerdas Memilih Lantai Agar Ruangan Kecil Terlihat Lebih Besar
- Uji Coba 8 Desember, Sepeda Non-lipat Bisa Masuk LRT Jabodebek
- AHY Minta Tambahan Anggaran Rp 273 Miliar untuk Kemenko IPK
- Diuji Coba 8 Desember, Penumpang LRT Jabodebek Boleh Bawa Sepeda Non-Lipat
- Tol Japek II Selatan, Klaten-Prambanan, dan Gending-Kraksaan Bisa Dilintasi Saat Nataru
- Pasukan Pro-Iran Memasuki Suriah untuk Bantu Tentara yang Terkepung
- Tak Cukup Izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Sawit Harus Punya HGU
- Laba Bersih Jababeka Melesat 232 Persen
- Berkat Cat Tembok, Volume Penjualan AVIA Naik 12 Persen Per Tahun
- Nusron Ancam Denda Pajak 537 Perusahaan Sawit yang Tak Punya HGU
- [POPULER PROPERTI] 13 Juta Bidang Tanah Terbit Sertifikat, tapi Tak Punya Peta