airtronicfirearms.com

Soal Program 3 Juta Rumah, Bos Triniti: Harus Ada Insentif Pajak

Ilustrasi rumah subsidi.
Lihat Foto

JAKARTA, - Presiden Prabowo Subianto menargetkan bisa membangun 3 juta rumah per tahun selama masa pemerintahannya.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta lainnya dibangun di perkotaan dalam bentuk hunian vertikal.

Ada pun pelaksanaan program ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

Menanggapi program ini, Direktur Utama PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) Ishak Chandra mengatakan bahwa 3 juta rumah adalah program yang bagus.

"Saya suka ya kalau Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) gandeng dari developer swasta, karena tidak bisa dikerjakan (pemerintah) sendiri lah," ujar Ishak dalam media gathering di Kantor Triniti, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Baca juga: Gebrakan Ara dan Komitmen Para Raksasa Membangun 3 Juta Rumah

Akan tetapi, menurut Ishak, pemerintah perlu memberikan suntikan insentif untuk membangkitkan minat badan usaha.

"Menurut saya, insentifnya berupa pajak," lanjut Ishak.

Selain itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan lahan pembangunan. Pasalnya, badan usaha pasti akan merasa keberatan apabila masalah lahan juga menjadi tanggung jawab mereka.

Ishak mencontohkan salah satu kerja sama pemerintah dan swasta yang bagus terjadi di Ibu Kota Nusantara (IKN) di mana pemerintah melalui Otorita IKN menyediakan tanah yang kemudian dikerjasamakan dengan swasta.

"Pemerintah keluarin tanah, swasta keluarin bangunannya (membangun), konsepnya mesti kayak Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," papar Ishak.

Sebelumnya Menteri Ara mengatakan, salah satu opsi pelaksanaan program 3 juta rumah adalah menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk membangun rumah rakyat, termasuk lahan sitaan.

Baca juga: Respons Ciputra dan Pakuwon soal Permintaan Bangun 3 Juta Rumah

Sebab, menurut dia, pengadaan lahan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka menjalankan pembangunan perumahan rakyat.

Menindaklanjuti rencana ini, Ara juga telah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Pengadaan lahan itu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya yang dimiliki, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, ada banyak yang sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Bagaimana misalnya dari kereta api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," ucap Ara usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10/2024) dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat