PKS Disebut "Dipaksa" Berada di Luar Pemerintahan, Ini Alasannya

Tangkapan layar, Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam dalam rilis survei secara online, Jumat (14/7/2023).

Lihat Foto

- Arah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kini masih tanda tanya.

Pasalnya, PKS belum memutuskan sikapnya dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, PKS beberapa kali melempar sinyal keinginan untuk bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Salah satunya adalah undangan PKS kepada Prabowo untuk menghadiri acara halalbihalal pada 27 April 2024.

Sayangnya, Prabowo tidak memenuhi undangan halalbihalal tersebut dengan dalih ada kegiatan lain yang harus dihadiri.

Kendati demikian, PKS mengaku tetap akan mengagendakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan antara Prabowo dan PKS tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Prabowo masih menimbang kapan waktu pertemuan dengan PKS bisa terwujud.

Lantas, bagaimana peluang PKS masuk koalisi pemerintahan Prabowo?

PKS dipaksa berada di luar pemerintahan

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, PKS besar kemungkinan akan berada di luar pemerintahan.

Namun, sikap tersebut bukan lahir karena refleksi demokratis yang murni, melainkan belum ada tawaran masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Melalui sikap Sekjen PKS dan juga sejumlah jubirnya yang belakangan menunjukkan sikap wait and see, mengindikasikan bahwa sebenarnya PKS ingin dilobi dan membuka pintu untuk kompromi dan negosiasi," kata Umam kepada , Selasa (14/5/2024).

Akan tetapi, ia menilai bahwa pihak Prabowo-Gibran tampaknya belum tergerak membuka pintu untuk PKS.

Bahkan, statemen Prabowo soal pihak yang meminta mahar tapi tak setia, menurutnya ditujukan untuk menyindir PKS.

"Karena itu, mencermati nuansa psikologis dalam relasi Prabowo dan PKS tersebut, ditambah lagi serangan-serangan PKS terhadap Jokowi selama ini, maka besar kemungkinan PKS akan 'dipaksa' untuk berada di luar pemerintahan," ujarnya.

Sikap PKS ditentukam Majlis Syuro

Sebelumnya, Majelis Syuro PKS akan menggelar rapat untuk memutuskan sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Itu akan diputuskan di Majelis Syuro," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dikutip dari pemberitaan (14/5/2024).

Kendati demikian, Mardani menegaskan telah memiliki sikap politik pribadi, yakni menjadi oposisi pemerintahan mendatang.

Mardani pun mengingatkan pemerintahan ke depan untuk tetap memiliki semangat reformasi birokrasi.

airtronicfirearms.com