airtronicfirearms.com

Nama Aplikasi Bikinan Pemda Bernuansa Seksisme, Pengamat: Objektifikasi Perempuan dan Tak Relevan

Tangkapan layar aplikasi Simontok (Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan) buatan Pemerintah Kota Surakarta.
Lihat Foto

- Media sosial diramaikan dengan perbincangan mengenai nama singkatan sejumlah aplikasi buatan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang tak relevan dan bernuansa seksisme.

Misalnya, aplikasi buatan Pemkot Surakarta diberi julukan "Simontok" (Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan).

Ada juga "Sisemok" (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) dari Pemkab Pemalang, serta "Sipepek" (Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan) dari Pemkab Cirebon.

Selain itu, masih ada "Siska Ku Intip" (Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma) dari Pemprov Kalimantan Selatan, dan nama-nama yang dianggap problematik lainnya. 

Tak hanya aplikasi, program dari beberapa pemerintah daerah juga mempunyai nama yang patriarkis, seperti "Mas Dedi Memang Jantan" (Program Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan) dari Pemkot Tegal.

Penamaan akronim sejumlah aplikasi dan program pemerintah daerah tersebut mendapat sorotan sejumlah pakar. 

Baca juga: 4 Alasan Pemerintah Berkukuh Datangkan Dokter Asing ke Indonesia

Kukuhkan objektifikasi perempuan

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Ida Ruwaida menilai, nama-nama akronim aplikasi bernuansas seksisme tersebut semakin menebalkan bias kepada perempuan.

Melalui penamaan itu, ia menyebutkan bahwa perempuan semakin diobjektifiasi dan seksualitasnya pun dianggap sebagai "komoditi".

"Saya mempertanyakan apakah betul para perancang kebijakan atau program tersebut tidak tahu dan tidak paham bahwa istilah-istilah itu vulgar dan mesum?" kata Ida saat dihubungi , Rabu (10/7/2024).

"Mereka lupa bahwa akronim tersebut mengukuhkan objektifikasi terhadap perempuan dan seksualitasnya," kata dia.

Ida menganggap, pemerintah tampak tidak mempedulikan nilai-nilai positif dalam suatu program atau aplikasi, termasuk aspek edukasi ke masyarakat luas.

Sebab, akronim suatu program atau aplikasi layanan publik semestinya rasional dan memuat pesan moral tertentu.

"Bukan hanya heboh dengan anggapan akan mudah diingat masyarakat," jelas dia.

Baca juga: Cara Login Menggunakan Fingerprint atau Face Recognition di Aplikasi Mobile JKN

Masih banyak alternatif lain

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, pemberian akronim nama aplikasi dan program yang bernuansa seksisme tersebut tidak relevan dan tidak memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat. 

“Saya pasti paham membuat itu agar mudah diingat, tapi menurut saya tidak baik lah untuk sebuah program pemerintah menggunakan nama-nama yang tidak etis,” ujarnya, saat dihubungi secara terpisah, Rabu. 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat