airtronicfirearms.com

- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Gerindra buka suara perihal tudingan partai coklat ikut bermain dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Isu partai coklat muncul setelah PDI-P menduga ada kecurangan di balik Pilkada 2024, mulai dari keterlibatan oknum polisi yang mendukung paslon tertentu hingga politisasi bantuan sosial (bansos).

Istilah partai coklat merujuk pada pengerahan aparat kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pilkada.

Baca juga: Keluarga Ratu Atut Berguguran di Pilkada 2024, Hanya Unggul di Tangsel

Dilansir dari Kompas.id, Kamis (28/11/2024), Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, intervensi partai coklat pada Pilkada 2024 menyasar Calon Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany.

Padahal Airin adalah Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Banten.

Menurut hasil quick count Pilkada Banten 2024 yang dilakukan Litbang Kompas, Airin-Ade Sumardi yang didukung PDI-P tertinggal dari Andra Soni-Dimyati.

Lantas, apa kata Jokowi dan Gerindra soal tudingan partai coklat terlibat dalam Pilkada 2024?

Baca juga: PDI-P Kali Pertama Tumbang di Jateng sejak Pilkada Langsung 2008, Perolehan Suara Terendah

Jokowi minta bukti keterlibatan partai coklat

Jokowi meminta pihak yang menuding partai coklat terlibat dalam Pilkada 2024 untuk membuktikan bentuk intervensi oknum polisi.

Jokowi yang mendukung sejumlah paslon yang disokong Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menambahkan, proses dalam Pilkada sudah ada mekanismenya.

Jika ada dugaan kecurangan, hal ini dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduh-tuduhan. Dilaporkan ke bawaslu kan ada mekanismenya atau dibawa ke MK,” ujar Jokowi di Medan, Sumatera Utara, dikutip dari , Jumat.

Baca juga: Exit Poll Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Anies-Ahok Kunci Keunggulan Pramono-Rano

Gerindra sebut keterlibatan partai coklat hoaks

Terpisah, politikus Gerindra yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membantah keterlibatan partai coklat berupa pengerahan polisi dalam Pilkada 2024.

Ia menyatakan, tudingan tersebut merupakan hoaks. Habiburokhman juga yakin, hampir tidak mungkin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memanfaatkan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu.

“Karena di setiap pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika enggak logis,” ujarnya dikutip dari , Jumat.

Ia menambahkan, ada anggota DPR yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena melontarkan tudingan soal partai coklat.